Selamat Datang di Blog Moko Yuliatmoko

Senin, Desember 12, 2011

Diagram Tulang Ikan (fishbone)

Ini bukan ajakan untuk menikmati tulang ikan layaknya kucing. Tapi gambar tersebut juga bukan bermaksud mengaburkan topik tulisan mengenai sebuah “tulang ikan”. Yakni tepatnya sebuah metode / tool yang disebut dengan diagram tulang ikan (fishbone diagram). Atau sering juga disebut dengan cause effect diagram. Penggagas adalah seorang ilmuwan jepang pada tahun 60-an. Bernama Dr. Kaoru Ishikawa, ilmuwan kelahiran 1915 di Tikyo Jepang yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo. Sehingga sering juga disebut dengan diagram ishikawa. Metode tersebut awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas. Yang menggunakan data verbal (non-numerical) atau data kualitatif. Dr. Ishikawa juga ditengarai sebagai orang pertama yang memperkenalkan 7 alat atau metode pengendalian kualitas (7 tools). Yakni fishbone diagram, control chart, run chart, histogram, scatter diagram, pareto chart, dan flowchart. Diagram tulang ikan ini memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Umumnya penggunaan fishbone untuk design produk dan mencegah kualitas produk yang jelek (defect). Mengenai pemilahan sebab-sebab, berikut adalah beberapa pendekatannya. The 4 M’s (digunakan untuk perusahaan manufaktur) : Machine (Equipment), Method (Process/Inspection) Material (Raw,Consumables etc.) Man power. The 8 P’s (digunakan pada industri jasa) : People Process Policies Procedures Price Promotion Place/Plant Product The 4 S’s (digunakan pada industri jasa) : Surroundings Suppliers Systems Skills 4 P (pendekatan manajemen pemasaran) : Price Product Place Promotion Contoh sederhana pemilahan sebab dengan pendekatan tertentu adalah pada gambar di samping. Langkah-langkah untuk belajar dan menerapkan diagram tulang ikan adalah : Fokuskan pada satu hal akibat yang diamati, di ruang lingkup yang lebih kecil dahulu. Kemudian hal yang besar jika sudah terlatih. Sebab lebih dari satu. Sehingga jangan berhenti untuk bertanya mengapa? Penentuan sebab-sebab juga bisa dengan branstorming. Buatlah usulan perbaikan jangka pendek dan jangka panjang dari sebab-sebab permasalahan. Kerja tim dan dukungan kepemimpinan adalah hal penting. Teruslah berlatih. Gambar berikut adalah contoh hasil dari pembuatan diagram tulang ikan. Berkisah mengenai pencarian jawaban mengapa produk sebuah mobil di industri manufaktur tidak bisa berjalan. Sebab-sebab dipilah sesuai dengan pendekatan jenis kelamin operator perakitan (pria atau wanita), lingkungan, metode dan bahan. Semakin dekat garis sebab dengan akibat, semakin perlu diperhatikan. Faktor lingkungan dipilah lagi menjadi dua sub bagian. Yakni faktor temperatur dan cahaya. Diperkirakan cahaya terlalu banyak dan temperatur terlalu rendah. Demikian seterusnya dilakukan analisis yang sama terhadap sebab-sebab yang ada. Kemudian setelah diketahui betul sebab-sebab yang ada, maka dapat dibuat kerangka pemecahan masalahnya. Misalnya dengan perbaikan lingkungan kerja, metode dan bahan. Diagram ini memang lebih banyak diterapkan oleh departemen kualitas di perusahaan manufacturing atau jasa. Tapi di sektor lain sebenarnya juga bisa, seperti pelayanan masyarakat, sosial dan bahkan politik. Karena sifat metode ini mudah dibuat dan bersifat visual. Walaupun kelemahannya ada pada subjektivitas si pembuat. Referensi : Ishikawa, Kaoru (1990); (Translator: J. H. Loftus); Introduction to Quality Control Dale, Barrie G. et al (2007); Managing Quality 5th ed
Selengkapnya...

Senin, November 28, 2011

SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971

Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna. Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi.
Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.
Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).
Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.
Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).
Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa … Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.
Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis. 
Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan” (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”.
Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.
Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.
Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri
PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara
Selengkapnya...

Kamis, November 24, 2011

Download Youtube dengan OK

Tidak dipungkiri Youtube merupakan tempat reverensi video yang sangat besar. Di sana anda dapat memperoleh dan membagikan video-video rekaman anda. Sering kali beberapa orang bingung untuk mendownload video-video dari youtube, karena memang tidak disediakan tombol download.
Untuk mengatasi ini, banyak pihak ketiga yang membuat aplikasi atau web yang digunakan untuk mendownload video dari Youtube. Namun sebenarnya ada sebuah cara yang anda lakukan untuk dapat mendownload video youtube dengan cara yang sangat mudah dengan menyisipkan dua huruf “ok”. Caranya adalah sebagai berikut.
  • 1. Carilah video yang anda inginkan dengan pada menu search pada http://www.youtube.com/
  • 2. Buka video tersebut maka anda dapat memutar video tersebut. Di bagian address bar maka akan muncul URL http://www.youtube.com/watch?v=[Kode Video].

  • 3. Selanjutnya untuk mendownload video tersebut anda cukup menulisan “ok” di depan tulisan youtube pada URL tersebut. URL http://www.okyoutube.com/watch?v=[Kode Video]. Dan kemudian tekan enter, maka video tersebut langsung terdownload oleh komputer anda.
  • Dengan metode ini, anda akan memperoleh video dengan ekstensi *.flv. Selamat mencoba. MaSuk
Selengkapnya...

Rabu, November 23, 2011

Kisi kisi UAS

Untuk siswa SMK Negeri 1 Cilacap kelas XII Multimedia saya posting kisi-kisi Mulok LAN dan Teori kejuruan, silakan diunduh disini untuk LAN sedangkan Teori Kejuruan Multimedia bisa anda unduh disini, semoga bermanfaat bisa mempermudah dalam belajar.
Local Area Network hari Selasa 29 November 2011 pukul 11:45 - 13:15, Teori Kejuruan Multimedia hari Kamis 1 Desember 2011 pukul 11:45 - 13:15.

Selengkapnya...

Selasa, November 15, 2011

Pameran Pembangunan Cilacap 2011

HUMAS CILACAP-Untuk menampilkan potensi unggulan sekaligus hasil-hasil pembangunan yang di capai selama ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menyelenggarakan Pameran Pembangunan Tahun 2011. Menurut Kepala Bagian Humas Setda Cilacap Taryo, S. Sos, M.Si, Pameran Pembangunan tersebut akan di laksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 30 Nopember 2011 bertempat di lapangan eks Batalyon 405 Cilacap, yang direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo. Adapun peserta pameran, menurut Taryo, selain diikuti oleh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, juga UMKM serta kalangan swasta. Pada pameran tersebut, para pengunjung disamping dapat melihat-lihat hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan, panitia melalui SKPD terkait juga akan menyediakan pelayanan yang sifatnya langsung, seperti pelayanan kesehatan, pembuatan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Kuning, dll serta untuk lebih semarak panitia juga merencanakan adanya panggung hiburan. “ Kepada warga masyarakat yang ingin melihat atau menyaksikan hasil-hasil pembangunan serta potensi unggulan yang ada, dipersilahkan hadir ke pameran tersebut pada saatnya nanti. Dan bagi UMKM/Swasta yang akan berpartisipasi dalam pameran tersebut, dipersilahkan berhubungan langsung dengan Bagian Perekonomian Setda Cilacap,” kata Taryo.
Selengkapnya...